EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DIWILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA MAJALENGKA TERHADAP HEWAN YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 5 TAHUN 1990 TENTANG SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

YANDINARIS ZUKHRUF, 2020 EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DIWILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA MAJALENGKA TERHADAP HEWAN YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 5 TAHUN 1990 TENTANG SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Skripsi

Abstract

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia, dikarenakan lemahnya penegakkan dan perlindungan satwa tersebut. Perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah dan terjual di berbagai pasar-pasar hewan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap hewan lindung berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan untuk mengetahui upaya pencegahan oleh polres majalengka dalam menanggulangi kelestarian satwa yang dilindung. Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Tahap penelitian adalah tentang bagaimana penelitian tersebut dilakukan dari awal sampai akhir, dalam penelitian ini, data sekunder yang telah dikelompokan kedalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian diproses dan dikaji dengan suatu cara yang disebut studi documenter. Teknik pengumpulan data yaitu data yang dipergunakan didalam suatu penelitian dikategorisasikan kedalam dua jenis berdasarkan bagaimana data penelitian tersebut diperoleh dari sumbernya oleh peneliti. Analisis data yang digunakan yaitu bersifat kualitatif. Penegakan Hukum terhadap perdagangan Satwa Kukang yang dilindungi dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa pidana penjara masing-masih selama 10 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, secara kumulatif, putusan perkara yang dimaksud hanya berkisar 20% dari ancaman pidana dan denda maksimal pasal yang dimaksud, hal tersebut dapat bersifat kontraproduktif dibandingkan dengan potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh oleh para pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam tersebut. Dengan demikian putusan perkara yang dimaksud tidak dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana terkait konservasi Sumber Daya Alam, dan lebih dari itu tidak dapat memberikan efek menakutkan kepada pihak-pihak lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana terkait dengan konservasi sumber daya alam. Untuk meningkatkan efek jera salah satu caranya adalah dengan melakukan publikasi proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara masif menggunakan media massa dengan harapan akan dapat memberikan pengaruh kepada para pembacanya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama. Kata kunci: Efektifitas, Penegakan Hukum dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Citation:
Author:
YANDINARIS ZUKHRUF
Item Type:
pdf
Subject:
skripsi
Date:
2020