Abstract

Fenomena masih banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia menimbulkan berbagai pelanggaran salah satunya penggunaan Dokumen perjalanan Palsu. Artinya Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan Keimigrasian oleh warga Negara Asing masih mengalami banyak kendala. Dan sanksi hukuman yang didapat oleh warga negara Asing (WNA) yang telah diputus dipersidangan hukumannya masih terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum meskipun Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 telah mengatur dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap warga negara Asing (WNA yang menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu dihubungkan dengan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan oleh warga negara Asing (WNA). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif terhadap permasalahan yang menjadi fokus penulisan ini dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, serta spesifikasi penelitian dengan menggambarkan fakta dan masalah yang diteliti dengan tahapan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan kaitannya dengan penerapan dalam praktek. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap WNA yang menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu dihubungkan dengan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dilakukan dengan 2 Penindakan, pertama melalui tindakan Administratif Keimigrasian, kedua melalui tindakan Projusticia Serta Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan oleh WNA seharusnya Hakim mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga cita hukum bisa di capai karena Vonis Hakim terhadap kedua kasus WNA yang menggunakan perjalanan Palsu dirasa kurang tegas dan tidak mewakili keadilan dikarenakan Hakim masih memberi keringanan hukuman terhadap terdakwa