Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan mengatur juga mengenai pelaku usaha yang didalamnya mengatur mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab hingga upaya penyelesaian hukum. Walaupun sudah diatur mengenai hal tersebut, masih saja ada konsumen yang dirugikan, misalnya karena adanya keterlambatan dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman kemudian tidak diberikan penggantian baik berupa ganti kerugian ataupun pemberian kompensasi oleh perusahaan jasa pengiriman. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum mengenai kerugian akibat keterlambatan dalam pengiriman barang oleh perusahaan jasa pengiriman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan jika terjadi kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang oleh perusahaan jasa pengiriman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mencoba menyelaraskan peraturan hukum yang berlaku dengan menggunakan bahan pustaka berupa hukum positif atau sumber data sekunder terhadap masalah yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian yaitu deksriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan masih ada ketidaksamaan antara praktik dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemberian hak kepada konsumen atau pelaksanaan kewajiban oleh pelaku usaha ataupun tanggung jawab pelaku usaha mengenai penggantian berupa ganti rugi atau pemberian kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat adanya keterlambatan dalam pengiriman barang oleh perusahaan jasa pengiriman. Upaya penyelesaian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat bermanfaat jika suatu saat konsumen mengalami kerugian seperti tidak dipenuhi hak nya atau pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya ataupun pelaku usaha tidak bertanggungjawab. Kata kunci : jasa pengiriman, terlambat, ganti rugi