Abstract

MOCHAMAD FAHRI : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI YANG TERDAMPAK COVID 19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN OTORITAS JASA KEUANGAN Situasi Force Majeure Covid-19 memberikan dampak pada berbagai kalangan. Salah satunya adalah debitur kredit kendaraan bermotor. Otoritas Jasa Keuangan memberikan keringanan pada debitur yang terdampak dengan perjanjian keringanan atau restrukturisasi. Namun, restrukturiksasi yang berbentuk perjanjian baku tersebut ternyata memberikan lebih banyak resiko atau kerugian yang harus ditanggung oleh pihak debitur. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi perjanjian restrukturisasi kredit kendaraan bermotor sebagai situasi force majeure Covid-19 berdasarkan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta perlindungan hukum apa saya yang dapat dilakukan oleh nasabah yang dirugikan akibat perjanjian baku restrukturisasi kredit. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua poin dalam perjanjian kredit restrukturisasi yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian baku otoritas jasa keuangan yang seharusnya. kreditur yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Adapun perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan oleh perjanjian restrukturisasi kredit dapat berupa perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjanjianya sengketa perlindungan hukum represif, berupa pengajuan gugatan atau ganti rugi melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. KataKunci:PerjanjianRestrukturisasi,Wanprestasi,Forc e Majeure, kredit kendaraan bermotor