Abstract

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang memiliki akal seha dan memiliki hak hidup yang tidak dapat diganggu gugat. Namun sebagai makhluk sosial sering terjadi konflik dalam masyarakat salah satunya tindak pidana pengeroyokan hingga meninggalnya seseorang. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana terhadap pengeroyokan hingga meninggalnya seseorang serta upaya restorative justice sehingga terjadi jarak atau perbedaan sanksi dalam suatu tindak pidana yang sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum premier seperti Pasal 170 ayat 2 ke-(3) KUHP dan Putusan Nomor 1096 Pid.B 2021 PN Bdg dan Putusan Nomor 513 Pid.B 2018 PN Plg. Serta Bahan-bahan hukum sekunder melalui kemajuan teknologi internet seperti jurnal, hasil penelitian dan sebagainya. Bahwa dalam Putusan 1096 Pid.B PN Bdg dan Putusan 513 Pid.B 2018 Plg memenuhi unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Tentang Pengeroyokan. Dengan unsur haruslah dilakukan secara terang-terangan atau dilihat oleh umum, haruslah dilakukan secara bersama-sama serta ditujukan kepada orang atau barang yang diancam dengan pidana penjara selama 12 tahun. Namun dalam penyelesaian dipengadilan dalam Putusan 1096 Pid.B 2021 PN Bdg melakukan Restoratif Justice sehingga terjadi kesepakatan damai antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku yang menjadi pertimbangan yang meringankan para terdakwa serta adanya restitusi atau santunan yang diberikan kepada keluarga korban. Sehingga terjadinya perbedaan sanksi pidana dalam suatu perkara pidana yang sama yang disebut disparitas pemidanaan. Kata Kunci : Pengeroyokan, Restorative Justice, Disparitas.