Abstract

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, Kemajuan teknologi saat ini membuat persaingan antara pelaku usaha salah satunya di e- commerce begitu pesat kemajuannya. Persaingan antar pelaku usaha semakin sulit, dalam hal ini pelaku usaha berlomba-lomba menarik konsumen agar produknya laris. Disamping itu sertifikasi kehalalan produk menjadi perhatian dalam memberikan perlindungan konsumen terutama bagi umat muslim diseluruh dunia. Negara Indonesia merupakan salah satu mayoritas penduduk muslim terbesar didunia. Meningkatnya kebutuhan konsumen pada makanan impor murah terlebih lagi cemilan dari produk China yang rasanya pas di lidah orang Indonesia. Banyaknya yang memviralkan produk produk impor ini dan dijual dengan harga murah. Sehingga mengakibatkan banyak pelaku usaha mempromosikan makanan yang belum tentu jelas kehalalannya, dan tidak memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH terhadap produk makanan tersebut. Penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: perlindungan konsumen terhadap produk makanan impor yang tidak bersertifikat halal dan upaya BPJPH dalam peredaran makanan impor latiao yang tidak bersertifikat halal di e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara pencarian megenai perundang- undangan, teori hukum, pendapat sarjana hukum yang sudah terkemuka, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti lalu ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang akan diperuntukan untuk mengkaji data tersebut. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu berdasarkan undang-undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan undang- undang lain. Hasil peneltian ini adalah pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar atas suatu produk yang mereka jual. Pelaku usaha wajib menguji kehalalan produk makanan terlebih dahulu ke LPH. Jika produk non halal diberi keterangan pada produk tersebut. Importir Wu La Ma Latiao dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil. Seharusnya Sertifikasi pada produk di e-commerce diperketat kembali pengawasannya dalam rangka upaya pengawasan pemerintah dalam upaya perlindungan hak konsumen muslim. Kata Kunci :Perlindungan Konsumen, Label Halal, Konsumen Muslim ABSTRACT Food is one of the basic necessities of life. Moreover, technology made competition between entrepreneurs rapidly. Competing with entrepreneurs is increasingly difficult, in this case entrepreneurs are competing to attract consumers so that their products sell well. In the other hand, halal product certification is a concern in providing consumer protection, especially for Muslims throughout the world. Indonesia has one of the largest Muslim populations in the world. Increasing consumer demand for cheap imported food, especially snacks from Chinese products that tasty on the Indonesian taste. Many people are making these imported products viral and selling them at inexpensive price. It caused many entrepreneurs selling products whose halal is unclear. This is caused by a lack of supervision carried out by Halal Product Assurance Agency (BPJPH) regarding these food products. The author identifies the following problems: consumer protection for imported food products that are not halal certified and BPJPH's efforts to distribute imported latiao food that is not halal certified in e-commerce. This research uses a normative juridical approach method, namely research carried out using secondary data sources as a basis for research by searching for statutory regulations, legal theory, the opinions of leading legal scholars, and literature related to the problems involved. The research drawn regarding the problems that will be used to study the data. Meanwhile, the analysis technique used is qualitative juridical, namely based on one law which must not conflict with other laws. The findings of this research are the entrepreneurs are obliged to provide correct information about the products they sell. Entrepreneurs are required to test the halalness of food products first with the LPH. If the product is non-halal, please provide information on the product. Importer Wu La Ma Latiao in this case committed an unlawful act which resulted in material and immaterial losses. The supervision of product certification in e-commerce and should be tightened again in the context of government supervision efforts in an effort to protect the rights of Muslim consumers. Keywords: Consumer Protection, Halal Label, Muslim Consumers