Abstract

Manusia merupakan individu yang tidak akan lepas dari kesehatan. Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Kenyataannya masih ditemukan kasus kerugian konsumen yang terjadi akibat adanya peredaran obat yang diproduksi oleh perusahaan yang bergerak di bidang farmasi karena masih belum sesuai dengan standar mutu keamanan yang membahayakan kesehatan konsumen. Salah satu contoh kasusnya yaitu beredarnya obat anak produksi beberapa perusahaan farmasi yang menyebabkan meningkatnya angka kasus penyakit gangguan ginjal akut pada anak (GGAPA). Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bentuk penerapan perlindungan hukum konsumen mengenai peredaran obat berbahaya kasus gagal ginjal akut anak oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 2.Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada Hakim dan riset Kepustakaan (library research). Data Sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Kediri dan Pengadilan Negeri Medan. Dalam penelitian ini, peneliti mencari jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan dengan meneliti bahwa anak yang mengkonsumsi obat penurun panas harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah agar kasus gagal ginjal akut anak yang sudah terjadi mendapatkan perlindungan konsumen yang melibatkan serangkaian upaya untuk memastikan hak-hak dan kepentingan konsumen terlindungi dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Pertanggungjawaban hukum Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam kasus gagal ginjal akut anak adalah harus memberikan landasan hukum untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang timbul akibat penggunaan produk kesehatan yang tidak aman atau berkualitas rendah, dan menetapkan kewajiban bagi BPOM dalam mengawasi dan menjamin kualitas obat-obatan yaitu diperlukannya lembaga independen dalam pengawasannya. Kata Kunci: Gagal Ginjal Akut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen