Abstract

Penyalahgunaan narkotika khususnya bagi diri sendiri merupakan salah satu permasalahan pokok yang sering di hadapi oleh negara Indonesia. Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius karena dapat merusak dan mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem peradilan pidana mengatur mengenai kewenangan lembaga pemerintah dan penegak hukum dalam memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika. Rehabilitasi merupakan proses kegiatan penyembuhan dan pengobatan bagi penyalahguna narkotika agar sembuh dari ketergantungan narkotika. Peraturan mengenai rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pedoman bagi lembaga pemerintah dan penegak hukum agar menyadari pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis prosedur pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan agar pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dapat berjalan efektif. Penulisan skripsi ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis aturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan dilakukan melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen berupa Putusan No. 77/Pid.Sus/2022/PN Slr. dan Putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN Mgt. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Prosedur pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana, kenyataannya masih terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi memiliki peraturan tersediri dimana ada beberapa aturan yang mengalami tumpang tindih kewenangan pihak satu dengan pihak yang lainnya serta ketidaktahuan masyarakat dalam melaporkan diri kepihak IPWL. Hal ini mengakibatkan penyalahguna narkotika tidak diberikan sanksi rehabilitasi, dimana rehabilitasi merupakan hak dari penyalahguna narkotika yang tergolong kategori pengguna sekaligus korban dan bukan pengedar atau bandar narkotika. Upaya yang harus ditingkatkan agar pemberian sanksi rehabilitasi menjadi lebih efektif yaitu dengan pembuatan aturan yang pasti bagi lembaga pemerintah dan penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam memberikan rehabilitasi, memperbaiki pola pikir penegak hukum agar lebih mengedepankan rehabilitasi daripada sanksi pidana penjara, penambahan sarana dan fasilitas rehabilitasi yang memadai serta diperlukan kesadaran masyarakat atau penyalahguna narkotika agar melaporkan diri ke pihak IPWL.