Abstract

Kejahatan nekrofilia sering kali terjadi di Indonesia walaupun di dasari dengan tindak pidana lain namun perbuatan tersebut sangat tidak mencerminkan perlakuan yang baik bagi seseorang yang telah mati yang seharunya diperlakukan dengan baik dan benar kejahatan terhadap mayat atau nekrofilia ini tidak diatur dengan jelas di Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru maupun yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kebijakan hukum pidana terhadap perkosaan mayat nekrofilia di Indonesia, dan mengetahui formulasi kebijakan hukum pidana terhadap perkosaan mayat Nekrofilia di masa yang akan datang. Yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta melakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan negara lain dalam bidang permasalahan yang sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang pusat analisisnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan ditambah dengan pendekatan konseptual yang didasarkan pada teori. Spesifikasi penelitian ini adalah dekriptif analisis dengan menguraikan fakta-fakta dari permasalahan, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) dengan menguraikan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara yurisis kualitatif yaitu menganalisis bahan hukum yang telah diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan identifikasi masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana positif di Indonesia mengenai perkosaan mayat masih belum memiliki aturan yang jelas yang memudahkan para pelaku perkosaan mayat dapat bebas dari jeratan hukum, sehingga penting untuk membuat formulasi hukum pidana terkait perkosaan mayat (nekrofilia). dengan melakukan kajian perbandingan antara beberapa negara lain yang memiliki aturan hukum tentang perkosaan mayat, dapat dijadikan acuan pertimbangan bagaimana perumusan formulasi kebijakan hukum pidana perkosaan mayat di Indonesia dimasa yang akan datang, dengan tetap harus menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Kata Kunci : Nekrofilia, Mayat, Norma-Norma Hukum, Asas-Asas Hukum