Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum pegawai koperasi terhadap kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dengan rujukan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PHK massal di koperasi menjadi isu penting, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan pegawai dan keberlangsungan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pengurus koperasi dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal secara sepihak, dengan fokus pada kompensasi yang seharusnya diterima oleh para pengurus koperasi. Koperasi, sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan gotong royong, juga kekeluargaan, sering kali menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsinya, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja khususnya secara sepihak dan dilakukan dengan massal. Pengurus koperasi berada pada posisi yang rentan karena adanya potensi ketidakadilan dalam pemberian kompensasi akibat ketidakjelasan aturan dan pelaksanaannya, juga tunggakan dan kelalaian dalam menjalankan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kajian kasus untuk memahami penerapan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat aturan yang melindungi hak-hak pengurus koperasi, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum ini sering kali tidak efektif. Hal ini menyebabkan pengurus koperasi tidak menerima kompensasi yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kelalaian dan kegagalan dalam melaksanakan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi pengurus koperasi, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak kompensasi dalam situasi pemutusan hubungan kerja massal secara sepihak. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan penegakan hukum serta revisi regulasi yang lebih jelas dan aplikatif, sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud bagi pengurus koperasi yang terdampak PHK massal