Browse

Rima Melati , 2022 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE ILEGAL Skripsi

Wahyu Riansyah, 2022 PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Skripsi

Hedi Ceril Saedi, 2022 PENERAPAN E-COURT DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK Skripsi

Pebi Nurwindani Rukmana , 2022 EFEKTIVITAS KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PENCURIAN LISTRIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN Skripsi

Elok Tri Alwiah, 2022 PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Skripsi

Amanda Dharma Putri, 2022 ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBANTU PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR 453/PID.B/2019/PN.KWG Skripsi

Wawan Aolawi, 2022 PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 JUNCTO PERKAP KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Skripsi

TOBI RIZKIANDO , 2022 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH RANCAEKEK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Skripsi

Dian Nur Handayani, 2021 PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Skripsi

EDWAR GANESHA, 2021 ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR : 140/pid.sus/2020/PN.Kpg TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Skripsi

Mishelda Glesia Putri Marina Soeryanto , 2021 TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Skripsi

MUHAMAD MAFTUH INSAN KAMIL , 2021 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Skripsi

Satrio Adi Warsito , 2021 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM SENGKETA PERJANJIAN PENGUASAAN DAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG DASARDASAR POKOK AGRARIA Skripsi

Cecep Agus Suprajat, 2021 PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMBANG PERUMAHAN YANG MELANGGAR PERIZINAN DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Skripsi

Firman Setiawan , 2021 PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 12 TAHUN 1951 (STUDI PUTUSAN 1136 Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst) Skripsi

DENDY SATIYAWAN ISKANDAR, 2021 PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE SECARA CASH ON DELIVERY (COD) BERDASARKAN PASAL 1365 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) Skripsi

Rizky Fahrezy Hamari , 2021 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBAR JEJAK DIGITAL YANG MEMILIKI KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Skripsi

Bil Clifor Kabes , 2021 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 357/PDT.G/2020/PN.SBY DALAM PERKARA GUGATAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTADIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT USAHA Skripsi

Yogi Bagja Nugraha, 2021 PELAKSANAAN TILANG ONLINE ATAU E-TILANG TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Skripsi

Akhmad Karim , 2021 ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN IN ABSENTIA DITINJAU DARI ASPEK KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Skripsi

Muhamad Aris Budiansyah, 2021 ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Skripsi

Kresna Eka Setya , 2021 PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN PT. KEWALRAM UNIT II TERHADAP WARGA DESA CIKAHURIPAN BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA Skripsi

Imron Luqmanulhakim, 2021 ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI ATAS BANTARAN SUNGAI MENURUT UNDANG-UNDANGAN NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI Skripsi

Herdi Pratama Putra , 2021 PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH POLDA JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Skripsi

Akbar Sandi Putra, 2021 TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT ALAS HAK ATAS TANAH YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI WILAYAH CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 05 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK AGRARIA JUNCTO KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Skripsi

Giri Rukmantara, 2021 PENINDAKAN TERHADAP PENERIMA SUAP OKNUM POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1991 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Skripsi

Dapit Pandapotan Pasaribu , 2021 PENERAPAN SANKSI PIDANA PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN Skripsi

Elva Junior, 2021 EFEKTIFITAS FUNGSI KEPOLISIAN BINA MASYARAKAT KOTA BANDUNG DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Skripsi

Adityo Nugraha Martiyono , 2021 PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA PENADAHAN DALAM PUTUSAN BEBAS KASASI NOMOR: 773 K/PID/2019 MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Skripsi

DINDA AYU PUSPITA ARUM , 2021 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSATERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT PASAL 351 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan No.373/Pid.B/2020/PN.Pdg) Skripsi

Aini Intan Priati , 2021 PENERAPAN SANKSI PIDANA TATA RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Skripsi

Femmy Valian Sayoga, 2021 PENERAPAN SANKSI PASAL 5 AYAT (2) JUNCTO PASAL 5 AYAT 1 HURUF A UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENEGAK HUKUM Skripsi

Jhon Preddy Hutapea, 2021 PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI TANAH DI TINJAU DARI PASAL 1365 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1698.K/PDT/2019) Skripsi

Josua Alfrando Karo-karo , 2021 PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERITAAN BOHONG TENTANG COVID 19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Skripsi

PROFIJESARINO UBUD DHOEKWINDA , 2021 POLITIK HUKUM TERHADAP TPPU MELALUI BITCOIN DIKAITKAN DENGAN UU MATA UANG Skripsi

Muhammad Tsabiitul Aqdam , 2021 BANK KONVENSIONAL YANG DI JADIKAN BANK SYARIAH DI BANDINGKAN DENGAN QANUN ACEH NO 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM Skripsi

Yudi Rizki Maulana, 2021 PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL PERJUDIAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Skripsi

Raden Rezcky Noor Jabal , 2021 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN NORMA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPKP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BPKP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 Skripsi

Agista Suci Shalsabila, 2021 PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN 5 KAVLING TANAH DARAT ATAU PERUMAHAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASAR NOMOR 365/Pdt.G/2019/PN Mks) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA Skripsi

Dewi Anggraeni , 2021 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI KLIEN TERHADAP ADVOKAT DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN SUCCSESS FEE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Skripsi

IRWAN KURNIAWAN , 2021 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MENOLAK GUGATAN WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 23/PDT.G.ECOURT/2019/PN.BDG) Skripsi

Elkana, 2021 PENERAPAN JARAK ANTARA PASAR TRADISIONAL KIARACONDONG DENGAN MINIMARKET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODEREN Skripsi

Welles Carolina, 2021 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR YANG MERINGANKAN BAGI TERDAKWA KASUS KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL PADA PANDEMI COVID-19 Skripsi

Fitri Astuti Pertiwi , 2021 Penelitian ini membahas terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Barang Lelang Yang Dikuasai Pihak Debitur. Suatu permasalahan yang terjadi yakni masih banyaknya pemenang lelang yang tidak dapat mengusai objek lelang yang dimenangkannya, maka dari itu pemenang lelang harus mendapat perlindungan atau kepastian hukum terhadap hak pemenang lelang atas objek eksekusi yang dibelinya. Terkait pelelangan akan menimbulkan prestasi berupa penyeraha objek oleh penjual tersebut menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak dari penjual kepada pembeli lelang. Peralihan hak tersebut seringkali memunculkan permasalahan seperti tidak dikuasainya objek secara fisik, serta pembatalan lelang akibat putusan Pengadilan Negeri. Penelitian ini lakukan untuk mengetahui perlidungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang lelang yang dikuasai pihak debitur. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode deduktif. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data normatif kualitatif merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi tanpa rumusan matematis dan angka. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan tidak jelasnya kepastian hukum tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang karena undang-undang tidak memberikan perlindungan khusus terhadap pemenang lelang.Padahal pemenang lelang adalah pembeli yang beritikad baik yang membantu menyelesaikan permasalahan keuangan Negara. Dalam hal eksekusi berdasarkan pasal 20 UUHT, pemenang lelang dapat melakukan eksekusi terhadap objek hak tanggungan. Namun apabila mendapatkan kendala, maka pemenang lelang dapat dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap objek lelang tersebut. Kata Kunci : perbuatan melawan hukum, perjanjian, eksekusi lela Skripsi

Marwan Aldiansyah, 2021 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG ATAS BARANG LELANG YANG DI KUASAI PIHAK DEBITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN Skripsi

Marwan Aldiansyah, 2021 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG ATAS BARANG LELANG YANG DI KUASAI PIHAK DEBITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN Skripsi

Teuku Din Muhammad Alif Bazargan , 2021 ASPEK HUKUM PRAKTIK TENGKULAK DI DESA WARGALUYU KECAMATAN ARJASARI DI TINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM Skripsi

Sindyani Yulianingsih, 2021 ANALISIS YURIDIS MENGENAI NILAI KERUGIAN DALAM PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PEDOMAN IMPLEMENTASI UNDANGUNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Skripsi

Kaddapi Pane , 2021 PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 Skripsi

Moch. Teguh Bargawa , 2021 PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP KASUS PIDANA DI WILAYAH POLDA JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Skripsi